Kami Aliansi Mahsiswa Papua Mahasiswa Papua Tidak pernah punya keyakianan dan sedikitpun harapan bahwa, Pemerintah kolonial Indonesia dengan sistem negaranya dapat menjamin akan kehidupan nanti Orang Asli Papua mulai dari hari ini sangat kami tidak yakin..!
Negara-Kapitalis mana yg pernah mengaku diri, sepanjang sejarah ini? Dia justru menunjukan wajahnya dihadapan rakyat yang ditindas olehnya dengan dalil Demokrasi, HAM-Hukum, Ajaran religius. Kita mulai dari PBB, Kalau Hukum internasional Bilang "Hak Penentuan Nasib Sendiri adalah Hak segalah Bangsa yang mau tentukan masa depannya," realitanya mana ? PBB itu lembaga serikat bangsa/negara kapitalis untuk terus menindas dan melakukan ekspansi kapital, nomopoli pasar-wilayah untuk menimbun kapital mereka. Dan Wajah negara2 dibawa PBB itu pastinya, sistim negara, ada hukum, militer, Ada Penjarah. Dan tempat pengaduan (lembaga2 Hukum, LSM, atas nama Demokrasi dan HAM) untuk, dilain sisi, juga memperlemah bangkitnya gerakan rakyat. Karena lembaga2 ini pun ada dibawa Negara penindas dan Hukumnya.
Berbicara tentang Imperialisme, tak terlepas dari adanya kolonialisme dan Militerisme. Misal, Negara Indonesia mengkoloni bangsa Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sumatra, Makasar, bahkan Bangsa Papua, dengan dalil Berbeda2 tetapi tetap satu Jiwa. Atas nama NKRI harga mati Negara mampu mengekspansi militer dalam jumlah yg banyak dan didukung oleh tindakan2 militeristik dengan dalil mempertahankan NKRI. Dan saat2 ini, militer mampu mengorganisir masyarakat sipil reaksioner dengan doktrin NKRI Harga Mati.
Artinya, militer di negara2 kapitalisme berfungsi sebagai menjaga kepentingan segelintir orang yg ada di bangku negara (borjuis) dan kepentingan ekploitasi, ekplorasi, monopoli SDA, menjaga konflik yang tak terdamaikan, dan segalah macamnya.
Semua tindakan militer, yang kemudian meresahkan masyarakat, represifitas, pelanggaran HAM, kemudian Lembaga2 HAM hingga PBB menjadi tempat pengaduan, dan apa yg terjadi? Pelaku di selamatkan dari Hukum, konflik terus dipelihara dengan tindakan2 militeristik, melancar-drastis hegemoni penguasa untuk kepentingan meng-sistim-kapitalisasi masyarakat.
Itu yg kita kenal Hari ini.
Berbicara tentang Imperialisme, tak terlepas dari adanya kolonialisme dan Militerisme. Misal, Negara Indonesia mengkoloni bangsa Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sumatra, Makasar, bahkan Bangsa Papua, dengan dalil Berbeda2 tetapi tetap satu Jiwa. Atas nama NKRI harga mati Negara mampu mengekspansi militer dalam jumlah yg banyak dan didukung oleh tindakan2 militeristik dengan dalil mempertahankan NKRI. Dan saat2 ini, militer mampu mengorganisir masyarakat sipil reaksioner dengan doktrin NKRI Harga Mati.
Artinya, militer di negara2 kapitalisme berfungsi sebagai menjaga kepentingan segelintir orang yg ada di bangku negara (borjuis) dan kepentingan ekploitasi, ekplorasi, monopoli SDA, menjaga konflik yang tak terdamaikan, dan segalah macamnya.
Semua tindakan militer, yang kemudian meresahkan masyarakat, represifitas, pelanggaran HAM, kemudian Lembaga2 HAM hingga PBB menjadi tempat pengaduan, dan apa yg terjadi? Pelaku di selamatkan dari Hukum, konflik terus dipelihara dengan tindakan2 militeristik, melancar-drastis hegemoni penguasa untuk kepentingan meng-sistim-kapitalisasi masyarakat.
Itu yg kita kenal Hari ini.
Lalu dengan situasi kekinian saat ini di atas Teritori West Papua dari [Sorong sampae Merauke]. Yang di maksud situasi kekinian dengan ini adalah :
Yang saat lagi ramae diskusi publik terkait pesta Demokrasi koloinial Indonesia di 9 kabupaten atas daerah jajahannya '' Papua''.
Dan yang berikut adalah,
Sejak spekulasi tentang pengunduran Chappy hari Jumat (17/2), muncul nama Tony Wenas yang diduga akan menggantikan posisi Chappy sebagai Presdir Freeport.
Nama Tony Wenas tak asing lagi di perusahaan tambang terbesar itu, pada tahun 2001-2010 ia menjabat sebagai Executive Vice President & Director PT Freeport Indonesia.
Tony Wenas pernah mendapatkan penghargaan sebagai CEO’s terbaik kategori Private Sectors versi Obsession Awards 2016 yang diselenggarakan di Hotel Kempenski, Jakarta, hari Rabu (2/3/2016). Hingga saat ini Amerika pun turut Tampil di muka publik terkait meluasnya pemberitaan tersebut untuk terus menggoncang-nggacing pulau cendrawasi pasifik selatan ini.
Sejak spekulasi tentang pengunduran Chappy hari Jumat (17/2), muncul nama Tony Wenas yang diduga akan menggantikan posisi Chappy sebagai Presdir Freeport.
Nama Tony Wenas tak asing lagi di perusahaan tambang terbesar itu, pada tahun 2001-2010 ia menjabat sebagai Executive Vice President & Director PT Freeport Indonesia.
Tony Wenas pernah mendapatkan penghargaan sebagai CEO’s terbaik kategori Private Sectors versi Obsession Awards 2016 yang diselenggarakan di Hotel Kempenski, Jakarta, hari Rabu (2/3/2016). Hingga saat ini Amerika pun turut Tampil di muka publik terkait meluasnya pemberitaan tersebut untuk terus menggoncang-nggacing pulau cendrawasi pasifik selatan ini.
Orang di jakarta pusat kolonial indonesia sibuknya yang menjadi prioritas utama di atas Teritori West Papua adalah SDA Sedangkan..?? Parah elit politik Orang Asli Papua dari Sorong sampae Merauke sedang sibuk dan kosentrasinya pada pesta demokrasi kolonial yang merupakan tuannya. dan harus sibuk dengan menpolitisir dan money politik Rakyat dari berbagaikalangan/komponen Orang Asli Papua yang masih bernafas saat ini.
Siapapun yang sudah turut melibatkan diri dalam pesta demokrasi kolonial Tahun 2017 ini pasti saja ada pihaka yang kala dan, ada yang menang bagi yang kala merasah di rugikan atau ketidak puasannya itu akan mengikat dirinya bagaikan duri dalam benak pikirannya. Dan bagi yang di pihak menang pasti bahagia merasah sukses dan hebat namun sayang. Kedua-duanya hanya sudah dalam arus bersandiwarah dan berpoyah-poyah di panggung demokrasi milik kolonial [NKRI] di atas penderitaan tangisan cucuran darah dan air mata Rakyat Bangsa West Papua dari Tanah Mereka sendiri.
'' Salam Pembebasan..!''
Bandung 20.02-17
Ponnack
Ponnack
0 komentar: